Sudah Sehatkah Indonesiaku?

Mencoba mengingat kembali esai yang pernah saya buat sebelum HKN 11-04-2008 yang lalu.Ternyata sampai sekarang pun Indonesia Sehat 2010 memang tidak terjadi. Apakah sudah dikaji kegagalan rencana itu?Apa tindak lanjut dari Petinggi kita?

Indonesiaku Sehat 2010 Sudah Semakin Dekat.

Sering kita melihat poster ataupun baliho di jalan yang melontarkan program Indonesia sehat 2010. Akan tetapi, “Realistiskah target yang diimpikan oleh segenap warga Indonesia tersebut ?” atau, “Hal tersebut hanya sebatas angan-angan yang menantang dan inspiratif tapi tidak relistis”. Target yang sudah dicanangkan sejak tahun 1999 pada masa kekuasaan Presiden Habibi memang telah mengalami suatu kemajuan yang cukup berarti melalui berbagai model pembiayaan kesehatan seperti askeskin yang tak lama ini sudah berganti nama, berbagai kemajuan pada intervensi teknis dalam bidang kesehatan serta perbaikan organisasi dan manajemen kesehatan di Indonesia. Bahkan pada saat ini banyak undang-undang di bidang kesehatan yang mem-back up-nya baik itu undang-undang no 25 tahun 1999 tentang desentralisasi kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang indikator Indonesia sehat dan banyak lagi yang lain.

Walaupun pada saat ini sudah ada kemajuan yang amat pesat dalam bidang kesehatan baik dalam pembiayaan, organisasi, manajemen kesehatan serta undang-undang yang mendukung, hal tersebut tetap tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk mengatakan program Indonesia sehat akan terwujud. Banyaknya undang-undang tersebut seolah-olah hanya menjadi suatu wacana dalam simposium antara petinggi dalam bidang kesehatan tanpa ada suatu promosi yang bersifat pro aktif dari para stakeholders yang menginginkan target tersebut tercapai, yakni pemerintah dan tenaga kesehatan.

Sering kali kita hanya melihat penduduk akan ke rumah sakit dan memanfaatkan program askeskin apabila penyakit yang mereka derita mulai menimbulkan sign dan symptoms yang benar-benar sangat mengganggu mereka, tidak pernah ada  tindakan dan keinginan yang nyata dari pemerintah dan tenaga kesehatan untuk merubah pola ini melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan setiap seminggu sekali ataupun screening gratis yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia sebagai suatu tindakan prevensi dan early case finding terhadap timbulnya penyakit. Bahkan biaya untuk screening dan vaksinasi hepatitis B saja masih kurang dapat dijangkau oleh masyarakat kelas bawah. 

Dana askeskin yang digunakan oleh rakyat pada saat penyakit yang dialaminya sudah parah akan membuat hutang pemerintah terhadap rumah sakit semakin bertambah saja. “Mengapa hal tersebut terjadi ?” Sebagai contoh, dana yang dibutuhkan dalam menangani penyakit pada pasien yang menderita Tuberculosis yang sudah kronis dan penderita yang kumannya telah bermetastase menuju otak, tulang dan organ lain (extra pulmonary TB) akan lebih menghabiskan uang negara saja dibandingkan penderita yang terdiagnosa pada awal mula penyakit dan mendapatkan suatu pengobatan antibiotika seperti Isoniazid, Rifampisin, Pyrazinamid, Ethambutol dan Streptomisin serta adanya compliance dari penderita melalui program DOTS (Directly Observed Treatment Short-course). Selain itu dapat dibayangkan seberapa bahaya penyakit yang menurut SKRT  (Survey Kesehatan Rumah Tangga) tahun 1995 menduduki tempat ketiga penyebab kematian di Indonesia dalam menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya karena sebelum timbul sign dan symptoms yang mengganggu, 90 % pasien yang terinfeksi penyakit akibat kuman Mycobacterium tuberculosis ini secara klinis tidak sakit tetapi hanya didapatkan tes Tuberkulin positif  yang akhirnya orang tersebut menjadi carrier. Sehingga dapat kita bayangkan berapa orang yang akan diajak oleh penderita untuk ikut merasakan sensasi penyakit tersebut karena pada satu kali batuk penderita bisa meng-ekspor kurang lebih 3000 droplets kuman pada lawan bicaranya.

Sejenak kita tertegun dengan pengumuman depkes yang mengeluarkan hasil CDR (Case Detection Rate) terhadap kasus Tuberculosis pada tahun 2007 yang mencapai 74% ataupun SR (Success Rate) pengobatan Tuberculosis yang mencapai 89,7% melebihi target WHO sebesar 85% , “Luar biasa sekali !” dan bila diteruskan program ini akan membumi hanguskan kuman Mycobacterium tuberculosis ini dari bumi pertiwi. Selain itu ada juga laporan bahwa terdapat penurunan trend insiden Tuberculosis di masyarakat sebesar 128/100.000 pada tahun 1999 menjadi 107/100.000 pada tahun 2005. Akan tetapi, “Apakah itu sudah menunjukkan bahwa keadaan di lapangan memang seperti itu ?”, “Apakah studi epidemiologi tersebut sudah dilakukan dengan dengan screening pada seluruh penduduk?” ataukah “hanya estimasi berdasarkan data yang diperoleh dari laporan rumah sakit di Indonesia saja”. Tidak muluk-muluk, kita mengutip hasil survey yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Sehat di 15 kabupaten kota atau kota tahun 2005 yang menyebutkan hanya 20 responden yang bisa menyebutkan gejala Tuberculosis dengan benar dan yang paling parah 46 responden yang mengatakan bahwa pengobatan Tuberculosis dapat dihentikan sendiri apabila dia sudah merasa baik, dan hal ini akan dapat meningkatkan penemuan MDR (Multi Drugs Resistance) Tuberculosis.

Selain masalah pemberantasan Tuberculosis yang seolah “sukses” masih ada program askeskin yang sedang gencar dilakukan, “Apakah askeskin dapat menolong balita-balita kita yang baru-baru ini diberitakan di media masa mengalami gizi buruk ?”, yang akhirnya kejadian tersebut merenggut nyawa mereka. Padahal kita tahu pada masa balita terjadi perkembangan otak yang optimal, jadi dapat kita bayangkan bagaimana kualitas intelegensi mereka bila gizi buruk menerpanya saat balita. “Akan seperti apa kualitas young guns Indonesia di masa yang akan dating ?”. Apakah bukan lebih baik kita melakukan intervensi ke masyarakat secara langsung sebelum gizi buruk tersebut timbul, baik itu melalui peningkatan fungsi dan kegiatan puskesmas sebagai pertahanan lini pertama sistem kesehatan di Indonesia dengan jalan promosi kesehatan seminggu sekali dan diiringi screening penyakit secara gratis pada tingkat desa. Selain itu pemerintah juga dapat mengajak mahasiswa maupun pelajar di bidang kesehatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sentra pendidikan di kesehatan di Indonesia untuk membantu kegiatan tersebut. Bahkan dengan cara seperti itu, sentra pendidikan akan turut diuntungkan karena mereka mendapatkan data tentang prevalensi penyakit di Indonesia secara akurat, bukannya perkiraan prevalensi penyakit pada masyarakat yang tentunya menganut prinsip ‘ice phenomenon’ atau data yang tidak nampak lebih besar daripada data yang terdeteksi berdasarkan data kunjungan rumah sakit, selain itu akan dapat dibuat suatu peta sebaran kuman di wilayah Indonesia.

Selain itu visi dan misi Indonesia sehat seolah tinggal impian ketika negara kita memiliki kekayaan kasus kematian akibat timbulnya wabah infeksi Avian Influensa atau flu burung akibat virus H5N1 ataupun timbulnya berita manusia akar akibat menderita virus HPV (Human Papilloma Virus) type 16 yang menarik perhatian akademisi dan pelaku kesehatan dari Amerika.

“Mari kita bayangkan sejenak, apabila kesadaran akan pentingnya kesehatan maupun case finding terhadap penyakit dibangun oleh pemerintah sejak dini, tentu tidak akan timbul masalah seperti ini dan yang pasti tidak akan keluar dana yang sudah pasti lebih besar”. Disamping sederetan peristiwa tadi, masih mengantri kejadian yang menunjukkan bahwa impian untuk mewujudkan Indonesia sehat 2010 akan sulit dicapai.

Menilai pencapaian indikator Indonesia sehat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003  diatas, akan timbul satu pertanyaan, “Apakah sudah dicapai ?”, sudah tentu belum. Indikator terhadap kesehatan memang sangat diperlukan karena dengan adanya indikator sebagai alat yang sudah memenuhi syarat SMART (Simple, Measurable, Attributable, reliable, dan Timely) tersebut, data yang kita dapatkan untuk menilai indikator proses dan masukan (manajemen dan pelayanan kesehatan, SDM kesehatan), indikator hasil antara (perilaku kesehatan masyarakat, akses mutu dan akses kesehatan) serta indikator hasil akhir (morbiditas, mortalitas, status gizi) akan lebih akurat. Akan tetapi masalahnya, “Apakah data yang dibuat sudah mencerminkan keadaan sesungguhnya dalam masyarakat ?”, tentu saja belum.

Oleh karena itu, perlu suatu kerja ekstra keras bagi seluruh kesehatan untuk membuat mimpi ini menjadi suatu kenyataan karena 2010 sudah sangat dekat, sedangkan keadaan kesehatan di Indonesia ini masih jauh dari baik, terlebih lagi bila dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Demi mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sikap yang lebih aktif dari tenaga kesehatan dalam mencari penyakit secara dini di masyarakat dan menimbulkan kesadaran untuk berperilaku sehat. Semoga hal ini menjadi suatu pertimbangan bagi para petinggi Negara yang kaya akan penyakit ini. Amin.